Ribuan Rumah Tidak Layak Huni di Sulteng Dapat Program BSPS

SULAWESI, KabarProperti.id – Guna memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 3.070 rumah tidak layak huni.

Pemerintah memberikan dana stimulant Rp 20 juta per rumah untuk meningkatkan kualitas rumah agar menjadi layak huni dan kokoh secara struktur bangunan serta memenuhi syarat rumah layak huni.

“Program BSPS ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat agar memiliki hunian layak huni. Kami menyalurkan dana stimulant agar bisa mendorong semangat masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni,” ujar Sekretaris Direktorat jenderal perumahan kementerian PUPR, Ir. M Hidayat saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR Ri ke Kabupaten Morowali Sulawesi tengah, Jum’at (6/10/2023).

Hidayat menambahkan, pemerintah akan terus berupaya melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah. Untuk itu, pihaknya mengajak berbagai pihak baik kementerian / lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder bidang perumahan untuk mberkolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni di daerah.

“Kami harap Program BSPS ini bisa terus mendapat dukungan dan dilanjutkan guna mengurangi RTLH di Indonesia,” terangnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Bakhtiar mengatakan, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

“Dalam penyaluran Program BSPS pemerintah mengalokasikan dana Rp 20 juta per unit rumah. Dana stimulan tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan material bangunan Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Masyarakat juga didampingi tenaga fasilitator lapangan (TFL) dalam proses pembangunan rumahnya,” katanya.

Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan, pada tahun 2023, sebanyak 3.070 unit rumah yang tersebar di 13 kabupaten/kota melalui di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat mendapatkan program BSPS. Adapun sebaran di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulteng di tahun 2023 berada di Kabupaten Donggala sebanyak 178 unit, Kota Palu sebanyak 102 unit, Kabupaten Sigi sebanyak 504 unit, Kabupaten Poso 51 unit, dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 49 unit.

Selanjutnya Kabupaten Morowali sebanyak 175 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 160 unit, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 63 unit, Kabupaten Banggai 50 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 368 unit, dan Kabupaten Buol sebanyak 169 unit, Kabupaten Toli-Toli sebanyak 49 unit, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 637 unit.

“Program BSPS ini sangat membantu masyarakat untuk dapat membangun rumahnya menjadi lebih layak,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI selaku Ketua Tim Kunker Andi Iwan Darmawan Aras berharap agar pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Morowali dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi masyarakat. Adanya rumah yang layak huni diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Bergeraknya sektor ekonomi, tentunya ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.