TPU Ditjen Perumahan Dampingi Balai P2P Nusa Tenggara I Bangun Zona Integritas Tingkat Nasional
Diharapkan semua level pegawai mulai dari pimpinan dan staf memiliki pemahaman dan visi misi yang sama.
KabarProperti.id, 19 Juli 2024 – Tim Penilai Usulan (TPU) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pendampingan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) Tingkat Nasional Tahun 2024.
Melalui pendampingan lapangan ini diharapkan Balai P2P bisa berhasil membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami terus mendorong agar Balai-balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa membangun Zona Integritas yang baik. Salah satunya adalah Balai P2P Nusa Tenggara I yang diusulkan dalam penilaian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB,” ujar Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Firsta yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Dwi Saponingrum di sela-sela kegiatan Pendampingan Lapangan oleh Tim Penilai Usulan (TPU) dalam rangka Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 oleh Tim Penilai Nasional (TPN) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (19/7/2024).
Proses pendampingan, imbuhnya, dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu hingga Jum’at tanggal 17 – 19 Juli 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Tim Penilai Intern (TPI) Pembangunan Zona Integritas Kementerian PUPR dan hasil rapat persiapan Evaluasi Lapangan Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI oleh TPU Direktorat Jenderal Perumahan.
“Evaluasi ini tidak hanya kami laksanakan untuk Balai P2P Nusa Tenggara I tapi juga untuk para pimpinan dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ingin semua level pegawai mulai dari pimpinan dan staf memiliki pemahaman dan visi misi yang sama dalam pembangunan ZI ini,” terangnya.
Pada proses pendampingan tersebut, TPU Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan sejumlah materi tentang Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas dengan narasumber Dra. Yuni Erni Aguslin, melakukan pre test dan post test pemahaman pembangunan ZI yang diikuti seluruh pegawai Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB serta survei lapangan di unit kerja yang ada.
“Kami juga menyusun Corruption Risk Assesment (CRA) guna mengantisipasi terjadinya fraud atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan perumahan untuk masyarakat,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2024 ini ada dua perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang akan mengikuti penilaian Pembangunan ZI Tingkat Nasional yakni Balai P2P Nusa Tenggara I dan Balai P2P Sumatera III.
Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, I Wayan Suardana menerangkan, pihaknya juga telah membentuk sejumlah tim kelompok kerja (Pokja) guna membangun ZI. Beberapa Pokja yang ada antara lain Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Tata Laksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan, dan Pokja Pelayanan Publik.
Sejumlah inovasi pelayanan publik serta kelengkapan fasilitas perkantoran serta sistem kerja juga terus ditingkatkan di Balai P2P Nusa Tenggara I. Selain itu, Balai P2P Nusa Tenggara I yang berlokasi di Jalan DR. Soedjono Nomor 369 Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, NTB juga telah membangun Ruang Pelayanan Terpadu serta meluncurkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Pelayanan Publik Perumahan (PELIKAN) yang dapat diakses secara online.
Selain itu, Balai P2P Nusa Tenggara I juga telah melengkapi sejumlah fasilitas pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan. Berbagai panel informasi mengenai program pembangunan perumahan serta layanan konsultasi Klinik Rumah Swadaya (KRS) dan pengaduan masyarakat juga terpasang dengan baik.
“Kami berkomitmen untuk membangun ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM serta memberikan pelayanan di bidang infrastruktur perumahan yang terbaik untuk masyarakat di NTB. Kami juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bantuan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat NTB tidak dipungut biaya atau gratis sehingga pembangunan rumah layak huni bisa terlaksana dengan baik di lapangan,” terangnya.
