Hingga Akhir Desember 2020, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Capai 93,06%
Sabtu, 02 Januari 2021| 06:00 WIB
JAKARTA, KabarProperti.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini.
Tercatat sesuai data emonitoring hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 94,12 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp. 87,59 triliun atau 93,06%.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
Baca juga : Menteri Basuki Lantik Pengurus LPJKN Periode 2021-2024
“Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki .
Dari total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 % dengan serapan tenaga kerja sudah 100%.
Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39%.
Baca juga : Kementerian PUPR Gandeng Pengembang Siapkan Perumahan Berbasis Komunitas di Bogor
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp 3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp.122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester.
Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar. Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.
