JAKARTA, KabarProperti.id – Pemulihan sektor properti menjadi salah satu prioritas Pemerintah di masa pandemic Covid-19. Bagaimana tidak, sektor riil ini memiliki multiplier effect yang menjadi lokomotif bagi 174 industri terkait. Untuk itu, beragam insentif dikeluarkan Pemerintah untuk kembali menggairahkan sektor properti dan hasilnya mulai terlihat.
Dilansir dari situs Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), stimulus pajak berupa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti yang digaungkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.010/2021, diperpanjang hingga Desember 2021.
Fasilitas ini diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru. Insentif diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100% untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50% untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar. Hal ini mendorong masyarakat kelas menengah untuk terus memanfaatkan secara optimal dan menggairahkan aktivitas sektor perumahan.
BACA JUGA : Lamudi Jadi Mitra Penjualan Bali Resort Serpong Extension
Selain itu, tercatat oleh Kemenkeu RI Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Kuartal II 2021 juga mengalami akselerasi. Kredit Konsumsi telah mampu kembali tumbuh positif, yaitu 1,3% pada Mei dan 1,9% di Bulan Juni, setelah lima bulan sebelumnya tumbuh negatif.
Kredit Hunian (rumah tinggal, flat, dan apartemen) berkontribusi sekitar 33% dari total Kredit Konsumsi. Hal ini menunjukkan progres pemulihan yang positif dan perlu terus dijaga momentumnya.
Perusahaan PropTech Lamudi.co.id, juga mencatat tren positif pembelian properti. Pencarian properti secara online terus meningkat, keterbatasan mobilitas mengalihkan pencarian dari yang sebelumnya didominasi offline atau secara langsung menjadi online.
“Lamudi.co.id mengalami kenaikan drastis pengguna platform keseluruhan sebesar 493% di 2021 dibanding lima tahun sebelumnya. Adopsi perilaku ini paling terlihat di antara pencari properti usia 25 hingga 54 tahun dengan peningkatan tertinggi di grup umur 25 hingga 34 tahun yang mengalami kenaikan 780% pengguna. Data ini menunjukkan bahwa pembeli properti selanjutnya adalah mereka yang termasuk di generasi milenial,” jelas Mart Polman, CEO Lamudi.co.id.
BACA JUGA : Pencarian Properti Online Meningkat, Lamudi.co.id Hadirkan #CariSekarang
Seirama dengan catatan Kemenkeu, pengguna platform Lamudi.co.id juga memiliki preferensi metode pembayaran secara kredit untuk kepemilikan properti, lebih dari 70% memilih metode ini dibanding tunai. Dari mereka yang memilih metode pembayaran kredit, hampir setengah darinya memilih untuk membayar down payment atau uang muka 10% – 15% dari total harga properti.
Hal ini menunjukkan beberapa kemungkinan termasuk darinya adalah keterbatasan uang tunai untuk investasi sebesar properti, juga menariknya opsi dan insentif yang diberikan oleh pihak bank maupun pemerintah sebagaimana disampaikan sebelumnya.
Sementara itu, perpanjangan fasilitas PPN DTP Properti ini dilakukan untuk mendorong investasi rumah tangga kelas menengah yang tertahan, karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak memberi dampak signifikan terhadap pendapatan tetapi pengeluarannya.
Lamudi.co.id melihat permintaan untuk properti menengah ke bawah dengan harga berkisar Rp100 juta – Rp600 juta cukup terdampak negatif oleh pandemi dengan penurunan minat hampir 20% dibanding pada 2019 atau sebelum pandemi.
BACA JUGA : Lamudi Luncurkan Pelatihan Jadi Marketing Properti Hebat
Hal ini berbanding terbalik dengan properti harga atas atau harga Rp2 miliar atau lebih yang mengalami peningkatan minat sebesar 7,83% dari tahun 2019 atau sebelum pandemi—peningkatan permintaan yang bersinergi dengan dorongan pemerintah untuk properti harga ini.
“Meski mengalami penurunan permintaan, properti menengah ke bawah masih menjadi tipe properti yang paling dicari dengan 56,28% pengguna Lamudi.co.id di 2021 sejauh ini mencari properti di kisaran harga ini. Dengan beragam dorongan dari pemerintah, tidak menutup kemungkinan bahwa posisi ini bisa diambil alih oleh properti harga menengah ke atas yang sekarang bersaing ketat di 43,73%,“ kata Mart Polman.
