Kementerian PUPR Jajaki KPBU Pembangunan Rusun di Bandung

BANDUNG, KabarProperti.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menjajaki adanya pola Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPU) dalam pembangunan hunian vertikal di wilayah Cisaranten, Bandung, Jawa Barat. Adanya pola KPBU tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi serta mendorong perekonomian di daerah.

“Kami ingin mendorong pola KPBU dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya kerjasama ini tentunya bisa meningkatkan investasi di daerah-daerah sekaligus mendukung stabilisasi perekonomian secara nasional,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menghadiri Rapat Strategi Penyelenggaraan Rusun Melalui KPBU Pada Lahan Barang Milik Negara (BMN) di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Menurut Iwan, salah satu lokasi KPBU yang saat ini tengah di jajaki berada di wilayah Cisatanten, Bandung. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik kementerian / lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, pemerintah daerah maupun sejumlah perusahaan properti untuk menyusun rekomendasi serta kebijakan pendukung pembangunan.

BACA JUGA : Rusun Anggota Polri di Gorontalo Utara Siap Dihuni

Terkait dengan lahan untuk Rusun Cisaranten, imbuhnya, juga memerlukan studi kelayakan investasi, perluasan bantuan untuk kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengaturan sewa dan tata kelola penghunian. Adapun lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Rusun dalam KPBU ini seluas lima hektar.

“Program KPBU melalui pembangunan Rusun Cisaranten ini sangat strategis dan diharapkan bisa menjadi pilot project di sector perumahan dalam Program Sejuta Rumah. Rencananya akan dibangun sejumlah Rusun untuk masyarakat di Cisaranten, Bandung sehingga masyarakat bisa menempati hunian vertikal,” terangnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Rumah Susun, Aswin Grandiarto Sukahar, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II, Kiagoos Egie Ismail dan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah daerah setempat. (Alex Mulyadi)