Pengembang dan Perbankan Diminta Dukung Program Perumahan Berbasis Komunitas
Rabu, 16 Desember 2020 | 13:00 WIB
BOGOR, KabarProperti.id – Pemerintah meminta para pengembang dan perbankan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Perumahan Berbasis Komunitas. Pasalnya, saat ini diperkirakan banyak komunitas masyarakat yang memiliki penghasilan non fixed income yang membutuhkan bantuan perumahan.
“Saat ini banyak komunitas di masyarakat yang masih membutuhkan bantuan perumahan. Kami berharap kalangan pengembang dan perbankan bisa memberikan bantuan maupun mendukung Program Perumahan Berbasis Komunitas,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Hidayat dalam kegiatan Pembahasan Perumahan Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di Bogor, Rabu (16/12/2020).
Hidayat menjelaskan, rumah tetap menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun demikian, banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian layak.
“Penghasilan masyarakat non fixed income itu memang bervariasi kadang ada tapi kadang juga sedikit. Tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan membeli rumah dengan membayar secara KPR. Ini target komunitas yang sedang kami sasar,” terangnya.
Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan, banyak masyarakat yang lebih memiliki membeli rokok daripada membeli rumah. Dirinya mencontohkan, jika sehari masyarakat membeli rokok seharga Rp 50.000.maka selama sebulan jika 30 hari maka sebenarnya dana yang dihabiskan cukup besar jika dikumpulkan yakni Rp 1,5 juta.
“Padahal angsuran rumah subsidi pemerintah itu hanya sekitar Rp 900.000 hingga Rp 1 jutaan. Tentunya jika kita edukasi masyarakat untuk menabung untuk membeli rumah tentu mereka bisa mampu untuk membelinya meskipun dengan cara KPR,” katanya.
Baca juga : Tiga Program Unggulan Disiapkan Atasi Backlog Perumahan
Untuk mendorong agar komunitas masyarakat dapat memiliki rumah, imbuh Hidayat, dirinya berharap para pengembang perumahan dan perbankan bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut.
Hal itu dikarenakan pemerintah juga telah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka (BUM), BP2BT.
Untuk pengembang, pemerintah juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan dan saluran drainase untuk perumahan bersubsidi pemerintah. Hal itu dilaksanakan agar pengembang juga lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tentunya lokasi yang tepat dengan lebih mendekati sarana tranportasi bisa menjadi pilihan yang tepat.
Baca juga : Kementerian PUPR Selesaikan 3 Tower Block Rusunawa MBR di Jawa Timur
Adanya rumah bagi komunitas masyarakat kini juga menjadi sangat penting di masa pandemi Covid-19. Adanya rumah yang sehat dan nyaman meskipun ukurannya tidak terlalu besar juga membuat mereka lebih aman dan bisa menjaga pola hidup sehat.
“Kami juga sedang melaksanakan pilot project agar lebih banyak komunitas masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan program ini. Intinya bantuan ini harus tepat sasaran sebab harga rumah akan terus naik mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kasubdit Wilayah III Direktorat Rumah Umum dan Komersial Salahuddin Rasyidi menjelaskan, dalam kegiatan tersebut juga hadir sejumlah komunitas seperti perwakilan dari Komunitas Jurnalis maupun perwakilan Komunitas Pegawai Honorer Kementerian PUPR.
Baca juga : Akhir 2020 Kementerian PUPR Targetkan 900 Ribu Unit Rumah Terbangun
“Kami terus berupaya menjembatani antara komunitas dengan pengembang dan perbankan dalam mengakses bantuan perumahan ini. Beberapa komunitas yang sedang kami sasar saat ini adalah Komunitas Jurnalis dan Komunitas Pegawai Honorer di Kementerian PUPR dengan bekerjasama dengan perbankan dan pengembang,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Himperra Endang Kawidjaja menerangkan perlu adanya mitigasi kepemilikan rumah bagi komunitas masyarakat. Hal itu dikarenakam pengembang dan perbankan memiliki rasa aman dalam menjalankan bisnisnta dan debitur yakni komunitas masyararakat bisa mengangsur rumah dengan baik.
“Kami mendukung adanya Program.Perumahan Berbasis Komunitas. Tapi yang perlu adalah mitigasi mengenai debitur yang akan mengangsur kredit rumah bersubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses rumah,” ujarnya.
