Berkesempatan Manfaatkan Pembiayaan Tapera, 341. 335 PNS Jawa Timur Bisa Miliki Rumah

SURABAYA,KabarProperti.id – Dalam rangka mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertamanya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar forum yang menghadirkan para PNS Jawa Timur pada hari Senin, 4 Juli 2022. Bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri setidaknya 152 peserta secara luring dan hampir 500 partisipan secara daring.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang dikunjungi oleh BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Barat dan kemudian akan disusul dengan 11 provinsi di Indonesia lainnya.

Kegiatan yang bertemakan “Wujudkan Rumah Pertama Bagi PNS Jawa Timur: Ayo Update Data Anda Sekarang, dan Raih Manfaatnya” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha bersama dengan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi.

Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

BACA JUGA : BP Tapera Bersama KORPRI Dorong PNS Miliki Rumah Pertamanya

Melalui sambutannya, Eko Ariantoro menyampaikan jika berdasarkan data BP Tapera, saat ini Jawa Timur memiliki 341.335 peserta Tapera aktif, dimana sebesar 299.164 telah dimutakhirkan oleh para pemberi kerjanya melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan tahun 2021 lalu.

Namun BP Tapera juga mencatat saat ini sebesar 64,96% peserta masih belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
“Dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta, kami imbau kepada para PNS untuk dapat segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara” ujar Eko Ariantoro dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go,id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta.
Eko Ariantoro juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus mengingatkan para anggotanya untuk menyiapkan data penunjang agar memudahkan pengisian form pemutakhiran data tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh BP Tapera dari para PNS di Jawa Timur yang telah memutakhirkan data, minat peserta terhadap bantuan pembiayaan Tapera dengan skema konvensional yaitu sebanyak 8.993 peserta memilih Kredit Pemilikan Rumah atau KPR, 1.536 peserta memilih Kredit Bangun Rumah atau KBR, dan 21.526 peserta memilih Kredit Renovasi Rumah atau KRR.

Sedangkan untuk skema Syariah, sebanyak 1.279 peserta memilih Pembiayaan Pemilikan Rumah atau PPR, 232 peserta memilih Pembiayaan Bangun Rumah atau PBR, 2.259 peserta memilih Pembiayaan Renovasi Rumah atau PRR.

BP Tapera hingga akhir Juni 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.394 unit, atau setara dengan Rp208,9 Miliar. Khusus untuk provinsi Jawa Timur, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 115 unit atau setara dengan Rp16,29 M dengan total paling banyak berada di daerah Malang yakni sebanyak 15 unit.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan bahwa Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat mendukung dan mengapresiasi kehadiran BP Tapera dalam memberikan solusi kepada para PNS Jawa Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiyaan Rumah Tapera. Dalam sambutannya, Wahid juga terus mengajak para PNS dari seluruh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah masing-masing di wilayah Jawa Timur untuk segera melakukan pemutakhiran data di portal Sitara.

“Saya sangat berharap kepada BP Tapera agar serius dan memberikan pertimbangan limit nilai kredit baik dengan program syariah maupun konvensional khususnya bagi PNS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” tutup Wahid Wahyudi yang diikuti dengan membuka acara ini secara resmi.

Kegiatan Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha, Plt. Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto dan Project Manager Tapera dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Stevanus Juli Wibowo yang di moderatori langsung oleh Kepala Divisi Kepesertaan dan Sumber Dana Lain BP Tapera, Barik Gussaini .
Gelegar Rezeki Tapera Roadshow di 13 Provinsi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara BP Tapera bersama dengan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN KORPRI) yang diinisiasi sejak 8 Juni 2022 lalu. BP Tapera bersama KORPRI melakukan roadshow di 13 Provinsi di Indonesia untuk mendorong para PNS melakukan pemutakhiran data kepersertaan.

Dalam rangka mempercepat target pemutakhiran data kepesertaan, saat ini BP Tapera sedang menyelenggarkan program “Gelegar Rezeki Tapera”. Program ini merupakan apresiasi kepada para PNS telah melakukan pengikinian data melalui portal sitara.tapera.go.id. Bagi peserta Tapera yang telah melakukan pemutakhiran data di portal kepesertaan Sitara, maka secara otomatis memiliki kesempatan untuk memperoleh program reward yang menarik.

Periode undian Gelegar akan digelar di tiga periode, yakni pada tanggal 1: April – Juni 2022, Juli – September 2022 dan Oktober – Desember 2022.
Periode dibagi menjadi 3 waktu yakni: Periode 1: Bulan April – Juni 2022 akan diundi pada Bulan Juli 2022, Periode 2: Bulan Juli – September 2022 akan diundi pada Oktober 2022, Periode 3: Bulan Oktober – Desember akan diundi pada Januari 2023.

Untuk hadiah reguler akan diundi setiap periodenya, sementara hadiah Grand Prize akan diundi di akhir periode yaitu Januari 2023. “Ayo update data Anda dan raih manfaatnya,” ajak Imam Syafi’I Toha mengajak.

Hingga akhir 23 Juni 2022 ini BP Tapera tercatat telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.152 unit, atau setara dengan Rp172,54 Miliar. Di tahun 2022 ini BP Tapera menyediakan anggaran sebesar Rp2,95 Triliun untuk disalurkan kepada para PNS yang belum memiliki rumah pertama atau untuk kebutuhan renovasi dan membangun.