BP Tapera Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Perumahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah di Papua
Sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha.
JAYAPURA, KabarProperti.id – BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Auditorium Kantor Gubernur Papua, Senin (22/6) lalu.
Kegiatan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Papua dan Bank Mandiri Region XII Papua ini dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Papua, Bank Mandiri Regional XII Papua, serta Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP. Forum tersebut juga diikuti pengembang perumahan, kontraktor, toko bangunan, UMKM, dan masyarakat.
Senior Vice President Bank Mandiri Regional XII Papua Antonius Budi Setiawan mengatakan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mendukung pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Membangun rumah juga berarti membangun ekonomi rakyat. Karena itu Bank Mandiri mendukung program rumah subsidi FLPP dan penyaluran KUR sektor perumahan,” katanya.
Hingga Juni 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sektor perumahan sebesar Rp336,5 miliar dari total alokasi tahun ini sebesar Rp500 miliar untuk mendukung pembangunan rumah dari sisi pengembang.
BACA JUGA : BP Tapera Apresiasi Kolaborasi KPR Sejahtera BCA dalam Perluas Akses Hunian MBR
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Amalia, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi Papua terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I 2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan. Adapun tingkat kemiskinan terendah berada di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha.
“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.
Tito juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan bagi pengembang melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah pusat, seperti pembebasan BPHTB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR, serta berbagai kemudahan pembiayaan.
Pada sesi diskusi, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang menjelaskan mekanisme dan persyaratan memperoleh rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan sehingga manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” kata Wilson.
Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha semakin kuat sehingga Program 3 Juta Rumah dapat berjalan lebih cepat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
