Gurindam Perumahan Rakyat

JAKARTA, KabarProperti.id – Ketika kata-kata kehilangan rasa, gurindam menjadi garam makna. Ia menenun nasihat dalam irama sederhana: tajam, singkat, tetapi mengikat jiwa.

Begitulah cara paling jernih membaca negara—bukan dari pidato membahana, melainkan dari kehidupan rakyat yang nyata.

Jika hendak menilai negara bekerja,lihatlah rusun rakyat berumah semasa.Jika hendak menakar hadirnya kuasa, dengarlah suara kecil yang jarang terbaca Jakarta.

Pelajaran itu tampak pada suatu siang di Palembang di tanah Sriwijaya. Bukan di ruang rapat berpendingin udara, melainkan di tangga sempit rusun ilir renta.

Di sana, seorang wakil menteri berdiri lama—tidak berpidato, hanya mendengar wong kito dan merangkul bahu Kando. Ajak bercerita tentang atap retak, sanitasi retak, biaya pengelolaan berat, dan masa depan anak-anak yang mangkrak.

Di situlah Fahri Hamzah menguji makna kekuasaan: apakah negara masih sanggup menundukkan telinga pada suara yang pelan.

Jika pemimpin gemar bicara, swara rakyat tinggal gema semata. Jika pemimpin tekun mendengar, kebijakan lahir dengan benar.

Lorong rusun di tepian Sungai Musi menjadi saksi alam. Jemuran bergoyang di dinding kusam; bau lembap bercampur cerita panjang.

BACA JUGA : Haluan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Membuat Rakyat Tersenyum

Rakyat tidak meminta istana—mereka hanya ingin tempat pulang yang aman sentosa, ruang tumbuh yang layak cuma, dan kepastian negara tidak menutup mata elangnya.

Di titik itu, masalah sesungguhnya tersingkap: negeri ini bukan kekurangan program kerja, melainkan kekurangan ketertiban sistem penuntun kerja.

Jika data tercerai berai ,kebijakan tersasar, tindakan terburai. Jika data bersatu rapi, arah pembangunan tegak berdiri.

Satu data perumahan menjadi pangkal asa hebat. Tanpanya, bantuan salah alamat, backlog beranak-pinak masa ke masa, dan perencanaan kehilangan makna.

Evaluasi pun sering berhenti pada angka serapan, bukan pada perubahan hidup rakyat tempatan.

Negara tampak sibuk bergerak, tetapi hasilnya selalu tak menyentuh orang yang membutuhkan hak.

Di sinilah nasihat lama Bung Hatta kembali dihidupkan: negara tidak boleh bergantung pada orang, bukan pula tokoh buatan, melainkan pada regulasi, sistem dan kelembagaan. Yang barusan tadi dari narasi Fahri, yang didiktekan ulang Joni.

Lanjut Wamen Fahri, orang datang dan pergi kapan-kapan, tetapi sistem harus tetap bekerja tak boleh pelan. Berdampak dengan 3 hal ini: percepatan, percepatan, percepatan.

Jika negara hanya membangun tanpa merawat, rusun berubah dari solusi menjadi mudharat.

Pandangan nan iko sejalan pemikiran The HUD Institute melalui tokohnya Zulfi Syarif Koto: hunian vertikal bukan sekadar beton bertingkat, lho, melainkan ekosistem martabat di bumi manusia.

Revitalisasi bukan sekadar mengecat dinding luar dan PSU dalam —ia memulihkan harga diri kawasan dan membuka jalan cerah-ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) masa depan.

Jika hendak melihat Republik berseri, jangan hanya berselera kilau gedung tinggi.

Lihatlah lorong sempit rusun yang sering dilupakan, di sanalah harapan rakyat dipertaruhkan.

Pelajaran dari tangga rusun itu sederhana: rumah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang kehormatan, rasa aman, dan ladang cita-cita generasi andalan.

Seperti petuah dalam Gurindam Dua Belas:Jika hendak mengenal negeri bermartabat, lihatlah bagaimana ia menjaga tempat rakyat menetap.

Pada akhirnya, Republik tidak diukur dari seberapa sibuk ia bekerja. Melainkan dari seberapa teguh sistemnya memastikan rakyat tidak lagi hidup menunggu janji yang sia-sia. Asa biasa merawat senyum Republikan setia. Tabik.