Kementerian PUPR Bangun 6.000 MCK di Lembaga Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren

JAKARTA, KabarProperti.id – Di tengah Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kebiasaan hidup bersih merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Dukungan ini diberikan salah satunya melalui program Padat Karya Tunai (PKT) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).

Selain untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

“Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Pemerintah Indonesia dan Hongaria Sepakat Percepat Kerjasama Pembangunan Infrastruktur

Pada TA 2021, akan dilaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Rencananya kegiatan ini akan menyerap 36.000 tenaga kerja. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp 200 juta.

“Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan. Kami targetkan konstruksi dapat dimulai menjelang Idulfitri,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI beberapa saat lalu.

Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dengan total anggaran Rp 3,8 triliun dengan target penyerapan 183.821 tenaga kerja. Kegiatan tersebut meliputi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS3R), Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Sanimas), SPAM Perdesaan Padat Karya (Pamsimas) dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya.

BACA JUGA : Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Dasar Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang

KOTAKU dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp 976,6 miliar, PISEW dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp 900 miliar, TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar. Kemudian Sanimas dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp 713,73 miliar, Pamsimas di 4.525 desa dengan anggaran Rp 943 miliar dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya di 155 lokasi dengan anggaran Rp 224,9 miliar.