Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur di Jawa Barat, Apa Saja?

JAKARTA, KabarProperti.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, Pembangunan infrastruktur tersebut, selain  untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi juga untuk meminimalisir terjadinya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Di Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR melalui Direkorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air tengah dibangun dua Bendungan Kering (dry dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor untuk membantu mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung. Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir kawasan Metropolitan Jakarta.

Kedua bendungan ini akan menjadi bendungan kering pertama yang dibangun di Indonesia. Sebagai bendungan kering, maka pengoperasiannya akan berbeda dengan bendungan lain, di mana kedua bendungan ini baru akan digenangi air pada musim hujan. Sementara pada musim kemarau bendungan ini kering.

BACA JUGA : Tol Solo – Yogyakarta – Bandara YIA Kulon Progo Mulai Dibangun

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono mengatakan, Bendungan Ciawi  memiliki volume tampung 6,05 juta m3 dan luas area genangan 39,40 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 111,75 m3/detik. Sementara itu, Bendungan Sukamahi yang dibangun tidak jauh dari lokasi Bendungan Ciawi memiliki daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare dengan manfaat mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik.

Guna meningkatkan manfaatnya bagi perekonomian setempat, Kementerian PUPR berencana mendorong pengembangan Ecotourism Park atau Taman Ekowisata kawasan Puncak Bogor pada pembangunan Bendungan Sukamahi,” karena ini bendungan kering, nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan edukasi, di mana pengunjung dapat melihat detail konstruksi bendungan secara langsung,” katanya.

Infrastruktur berikutnya yang dibangun di Provinsi Jawa barat oleh Kementerian PUPR, yaitu Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Januari 2020 lalu. Pembangunan terowongan ini merupakan bagian dari pengendalian banjir di hulu Sungai Citarum.

Kepala BBWS Citarum Bastari mengatakan, konstruksi terowongan merupakan bagian dari pembenahan Sungai Citarum sekaligus mengendalikan banjir yang kerap terjadi di kawasan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. “Terbukti saat ini potensi banjir yang kerap terjadi di wilayah Bandung Selatan berkurang,” ujar Bastari.

BACA JUGA : Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di NTB, Apa Saja?

Adapun manfaat lain dari terowongan ini adalah memperlancar aliran Sungai Citarum di Curug Jompong dan mengurangi durasi dan luas genangan yang sering terjadi pada saat musim hujan di Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya. Terowongan Nanjung ini terdiri dari dua tunnel dengan panjang masing-masing 230 meter dengan diameter 8 meter. Keberadaan terowongan juga akan meningkatkan kapasitas Sungai Citarum dari 570 meter kubik per detik menjadi 669 meter kubik per detik.

Untuk mendukung konektivitas, Kementerian PUPR pada akhir 2020 telah menyelesaikan pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 km.  Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan kontainer merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat tinggi.

Keberadaan jalan akses yang terhubung dengan Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang – Cibitung – Karawang hingga Cikampek, sekaligus  memperlancar arus logistik nasional. Jalan akses ini juga akan memangkas biaya logistik industri yang banyak berlokasi di Utara Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia dalam konteks regional dan internasional.