JAKARTA, KabarProperti.id – Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan dalam Nawa Cita sudah terlihat dan terbukti. Pemerintah saat ini memberikan dukungan subsidi untuk 200 ribu unit rumah dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), kemudian ada BP2BT.
“Kami melihat pemerintah hadir dalam rumah subsidi, tahun 2021 pemerintah menggelontorkan anggaran untuk 157 ribu unit dan tahun ini untuk 200 ribu unit rumah subsidi dan bantuan subsidi lainnya,” kata Hirwandi, dalam Diskusi Rekonstruksi Nawa Cita Perumahan Rakyat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Adil, dalam kanal youtube, Senin (28/3/2022).
Bahkan, kata Hirwandi, BTN sebagai bank penyalur pembiayaan rumah subsidi tentu sudah siap menjadi perbankan perumahan. Karena BTN sudah menyediakan kredit konstruksi untuk membangun rumah MBR dan juga pembelian lahan.
“BTN memiliki peranan dalam sektor perumahan subsidi, selain menyalurkan subsidi FLPP, BTN juga menyediakan kredit konstruksi untuk rumah sederhana, kredit untuk pembebasan lahan,” ujarnya.
BACA JUGA :Kementerian PUPR dan BTN Sinergikan Program Perumahan untuk MBR Informal
Menurut Hirwandi, BTN juga tidak hanya mengurusi rumah MBR saja, tetapi memiliki produk pembiayaan rumah bagi milenial maupun non milenial.
“BTN memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap (informal) bekerjasama dengan Kementerian PUPR dengan skema BP2BT. Termasuk juga dengan BP Tapera untuk pekerja mandiri yang ingin miliki rumah, sehingga terlihat track record dalam menabung, seberapa penghasilan, sehingga memiliki data yang jelas,” katanya.
Untuk mendukung program sejuta rumah tersebut Bank BTN juga sudah bekerjasama dengan Developer, pusat pembiayaan lain seperti dengan BP Tapera dan juga SMF. Bahkan BTN sedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam wujudkan program Nawa Cita presiden.
Hirwandi menambahkan, pembangunan perumahan ini memiliki lokal konten atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TLDN) yang cukup tinggi. Ketika pembangunan rumah, maka serapan sangat tinggi, sektor industri terkait rumah ini akan bergerak naik dan akan tumbuh.
“Kita juga suport untuk pembiayaan baik developer maupun UMKM bidang perumahan,” kata dia.
Menurutnya, bila kawasan rumah sudah hidup maka akan ada ekonomi, pasar, toko-toko karena pembangunan rumah menyerap tenaga kerja padat karya.
BACA JUGA :BTN Miliki Track Record Panjang Urusi Rumah Rakyat
“Bila satu rumah dikerjakan oleh 5 orang dan bila 200 ribu unit dibangun rumah, maka ada 1 juta tenaga kerja dan ini menggerakkan ekonomi,” kata Hirwandi.
Hirwandi juga mendukung adanya insentif dari pemerintah untuk pengembang yang telah membangun rumah subsidi, sehingga pengembang lebih bersemangat lagi membangun rumah subsidi.
Sementara itu Wakil ketua umum DPP REI Hari Gani mengatakan, sebagai asosiasi pengembang mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Karena, kata dia, 80% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi dan hanya 20% yang menjadi pengembang komersial.
Namun, kata dia, keberpihakan pemerintah terhadap sektor rumah rakyat ini masih jauh dari harapan. Berbagai kendala masih terus terjadi, terutama di daerah, meski sudah ada regulasi yang cukup baik tetapi pelaksanaan masih jauh dari harapan.
“Keberpihakan kepada rumah rakyat masih belum maksimal. Masalah perizinan tetap jadi kendala, harga tanah yang terus naik dan masalah tata ruang juga bisa menjadi masalah,” kata Gani.
Karena itu, ia berharap pemerintah lebih besar lagi fokus pada sektor perumahan ini. Pasalnya sektor properti bisa memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah juga bisa mengendalikan harga tanah. Agar masyarakat kecil bisa memiliki rumah layak yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota.
