Di Ajang Rakerda REI DKI Jakarta, Calon Gubernur Jakarta Paparkan Visi Misi dan Program Kerjanya

JAKARTA, KabarProperti.id— Keputusan memindahkan Ibu Kota Negara melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dan dikukuhkan dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ, membuka peluang besar bagi Jakarta untuk melakukan transformasi dan menuju status sebagai kota global yang lebih berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, namun juga pada berbagai sektor, termasuk sektor realestat.

“Dengan status Jakarta yang akan berubah, sektor realestat dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Jakarta ini tanahnya makin terbatas. Mau nggak mau bangunannya harus vertikal. Kami berharap Pemprov DKI membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ungkap Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar, pada acara pembukaan Rapat Kerja Realestat Indonesia DKI Jakarta (Rakerda REI DKI Jakarta), di Jakarta, Kamis, 7/11.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik. Calon penghuni yang dapat membeli hunian dari program Hunian Terjangkau Milik ini adalah masyarakat berpenghasilan sekitar Rp 7,5 juta – Rp 14,8 juta per bulannya. Harga hunian yang akan ditawarkan mulai dari Rp 8,8 juta hingga Rp 11,3 juta per meter persegi. Harga jual maksimal yang diberikan tidak boleh melebihi Rp 440 juta.

BACA JUGA : Kolaborasi REI DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Mengatasi Keterbatasan Kuota FLPP

“Dengan harga jual mulai Rp 8,8 juta per meter persegi. Sampai dengan Rp 11,3 juta per meter persegi dan secara maksimal harga jualnya Rp 443 juta,” ungkapnya.

“Kami harap dari REI DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian terjangkau milik,”pintanya.

Di samping menyiapkan program ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan juga mengurusi rumah susun di Jakarta yang ia sebut tinggi peminatnya. Selain hunian vertikal, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal, melainkan area kantor hingga komersial.

Menjawab hal itu, REI DKI lanjut Arvin siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI. REI, tambahnya, akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan agar program yang akan digodok Pemprov Jakarta terealisasi dengan baik.

Kontrak Politik Calon Gubernur Jakarta 

Rakerda REI DKI Jakarta 2024 digelar di tengah masa-masa perhelatan Pilkada Jakarta. Sebagai forum yang memiliki kewenangan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan serta menetapkan kebijaksanaan organisasi, DPD REI DKI Jakarta, terang Arvin, pada ajang Rakerda ini menghadirkan para calon pemimpin Jakarta.

“REI DKI Jakarta perlu mendengarkan visi misi dan program kerja yang akan diusung para Calon Gubernur. Khususnya dibidang Perumahan, Permukiman dan Realestat. REI DKI Jakarta ingin mendengar perspektif para Calon Gubernur tentang Jakarta ke depan, dikaitkan dengan perubahan status Kota Jakarta,” tambahnya.

Pada kesempatan pemaparan visi misi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.

“Visi pertama untuk realestat, saya ingin bersama REI DKI Jakarta. Ekonomi 5 tahun ke depan adalah ekonomi realestat. Bangunan bisa berubah fungsi sesuai waktu. Demikian juga urusan kemacetan Saya akan menggunakan teori realetat. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta, agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” ujarnya.

DKI, lanjut RK, punya 150 pasar. Di atasnya akan dibangun realestat, di bawah tetap pasar. Jika ide ini berhasil maka orang menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi, stress dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih.

“Harga kan sudah mahal, jual murah tidak akan masuk, jadi lingkaran setan. Makanya [apabila terpilih] sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga point, kontrak politik yang ditanda tangani RK diantaranya adalah dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta.

Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta masyarakat kekurangan hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Untuk mengatasinya Pramono mengemukakan sejumlah gagasan. Diantaranya adalah pengembangan area hunian terjangkau di area TOD (Transit Oriented Development) dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (Mixed Used Development).

Pada kesempatan tersebut Pramono juga memaparkan soal program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta. Dengan begitu ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta.

BACA JUGA : DPD REI DKI Jakarta Gelar Rakerda 2019

“Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp 5-6 triliun. kalau saya ambil Rp 3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya, katakanlah cari uang Rp 6 triliun dengan leverage Jakarta saya yakin pasti bisa. Dana itu (juga) bisa dimanfaatkan untuk penyedian hunian terjangkau,” pungkasnya.

Seperti halnya Ridwan Kamil, calon gubernur Pramono Anung juga bersedia menanda tangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta ke depan.