Kementerian PKP dan BP Tapera Bangun Kolaborasi Hunian bagi Warga Lampung serta TNI Angkatan Laut
Kolaborasi dengan mitra kerja diharapkan mampu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki hunian pertama.

JAKARTA, KabarProperti.id – Komisioner BP Tapera hadiri pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna membahas sektor hunian bagi warga lampung. Pertemuan ini diselenggarakan di Kantor Kementerian PKP yang dihadiri langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Hadir langsung Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran menyambut baik dorongan dari pemerintah pusat tersebut. “Kami juga berharap ke depannya lampung harus ada rusun subsidi di tengah kota,” ujarnya lebih lanjut.
Heru Pudyo Nugroho tentunya turut mendukung upaya pemerintah pusat terkait penyediaan hunian ini melalui bantuan pembiayaan hunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP “Saat ini tercatat di kami, telah ada sekitar 60.300 unit rumah di lampung. Kami siap untuk sosialisasikan kepada warga lampung,” pungkas Heru
Selain daripada itu, di tempat yang sama, pertemuan berlanjut dengan rombongan dari Kepala Staf Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (KASAL TNI) guna membahas hal yang sama, yaitu hunian pertama bagi TNI AL.
BACA JUGA : BP Tapera Gandeng 7 Asosiasi Perumahan
Hadir KASAL TNI, Laksamana TNI Muhammad Ali, Dirinya menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah ini untuk mendukung kinerja dari Staf TNI AL. Dari KASAL TNI sendiri saat ini telah menyampaikan data-data lahan yang ada dan berpotensi untuk dibangun menjadi sebuah rumah susun bersubsidi.
“Memang kondisi saat ini kebanyakan dari mereka (staf TNI AL) bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi (kerja). Apabila direalisasikan dekat dengan tempat kerja, tentunya ini sangat membantu bagi kesigapan pasukan apabila ada panggilan, kami mendukung akan hal ini,” pungkasnya.
Capaian dan realisasi pemerintah di sektor hunian ini turut dilaporkan kepada Wakil Menteri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sari Yuliati, yang saat itu turut hadir bersama rombongan DPR dalam agenda pertemuan ini. Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap bantuan hunian bagi masyarakat.
“Diskusi ini luar biasa, bagaimana program pro rakyat ini berasaskan keadilan dan tepat sasaran, tidak ada hal yang bias yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah,” ujar Sari lebih lanjut.
Maruarar Sirait menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak ini “Baik DPR, Pemerintah Daerah, maupun unsur pemerintah lainnya memberikan bantuan dan dukungan luar biasa kepada kami, termasuk dari segi masukan maupun penyelenggaraan kegiatan,” terang Maruarar Sirait.
Pemerintah pusat melalui berbagai macam inovasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program seperti KUR Perumahan, BSPS, FLPP, hingga kolaborasi dengan mitra kerja ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki hunian pertama.




