BALI, KabarProperti.id – BP Tapera terus mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Adapun tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan para PNS, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
Dalam rangka mendorong hal tersebut, BP Tapera bekerja sama dengan Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS. Bali menjadi provinsi keenam dari rencana roadshow BP Tapera ke 13 Provinsi di Indonesia. Bertempat di Aula Melati UPTD, Pengembangan SDM BKPSDM Provinsi Bali.
BP Tapera bersama KORPRI pada Selasa 2 Agustus 2022 mengadakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk hybrid, dan dihadiri setidaknya 100 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi Bali.
Dengan tema “Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Bali” ini dihadiri oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional yang juga merupakan Direktur Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh; didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto dan Branch Manager BTN Bali, Satrijo Katri Wilargo. Sedangkan dari pemerintah provinsi Bali hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum, I Dewa Putu Sunartha.
BACA JUGA : BP Tapera Gelar Pengundian Perdana Gelegar Rezeki Tapera Periode 1
Adi Setianto dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Bali per 29 Juli 2022, dapat diketahui bahwa dari 60.885 peserta yang terdaftar, 60.777 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 108 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah.
Berdasarkan periode yang sama, Bali memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari : Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 2.553 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 726 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 4.399 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 61 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 3 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 19 peminat untuk pengelolaan secara syariah.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 58.994 Peserta (96,89%) melalui portal sitara.tapera.go.id. Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 22.035 (36,19%) Peserta di Bali yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 38.850 peserta (63,81%) belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
Perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing peserta.
“Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pension atau berakhir masa kepesertaan,” ujar Adi Setianto.
BACA JUGA: Migrasi Data PNS Bapertarum Provinsi Jawa Tengah ke BP Tapera Ditargetkan Rampung di Tahun 2022
Dalam kesempatan yang sama, Zudan Arif Fakrulloh menghimbau seluruh PNS/ASN untuk melakukan pemutakhiran data di BP Tapera agar bisa menerima manfaat yang ada. “KORPRI membangun jejaring, potensi potensi di luar KORPRI yang bisa menunjang kinerja dan membantu kesejahteraan PNS/ASN. Salah satunya melalui pemilikan rumah. Para PNS bisa memanfaatkan BP Tapera untuk itu. Ke depan diharapkan Aparatur Sipil Negara bisa menjadi profesional, netral dan sejahtera ,” ujar Zudan Arif Fakrulloh mengajak.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bali, I Dewa Putu Sunartha menyampaikan dalam sambutannya, dengan beralihnya Bapertarum – PNS ke BP Tapera, sesuai fungsinya BP Tapera menyediakan perumahan bagi PNS. Saya menghimbau perangkat daerah Bali, BKD, BKSDM, mengajak semua PNS untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah disediakan oleh BP Tapera, melalui portal yang sudah disiapkan. Serta memanfaatkan semua fasilitas perumahan yang disiapkan oleh BP Tapera.
Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, dan Pengelola Pengelolaan Tapera Syariah BP Tapera.
Jangan Lewatkan Peluang Gelegar Rezeki Tapera
Dalam rangka mempercepat target pemutakhiran data kepesertaan, saat ini BP Tapera sedang menyelenggarkan program “Gelegar Rezeki Tapera”. Program ini merupakan apresiasi kepada para PNS telah melakukan pengikinian data melalui portal sitara.tapera.go.id.
Bagi peserta Tapera yang telah melakukan pengkinian data di portal kepesertaan Sitara, maka secara otomatis memiliki kesempatan untuk memperoleh program reward yang menarik. Periode dibagi menjadi 3 waktu yakni: Periode 1: Bulan April – Juni 2022 akan diundi pada Bulan Juli 2022, Periode 2: Bulan Juli – September 2022 akan diundi pada Oktober 2022, Periode 3: Bulan Oktober – Desember akan diundi pada Januari 2023.
Untuk hadiah reguler akan diundi setiap periodenya, sementara hadiah Grand Prize akan diundi di akhir periode yaitu Januari 2023.
Akhir Juli BP Tapera telah menggelar pengundian periode 1 dan membagikan 47 handphone dan 20 tablet. Diharapkan, semua PNS bisa segera melakukan pemutakhiran data, karena peluang untuk meraih hadiah masih terbuka lebar untuk 2 periode lagi. Secara nasional, hingga 31 Juli 2022, telah dilakukan akad pembiayaan Tapera kepada 2.073 unit senilai Rp310,608 Miliar, terdiri dari 2.070 unit untuk KPR Tapera dan 3 unit untuk Kredit Renovasi Rumah.
Di tahun 2022 ini pemerintah BP Tapera menyediakan anggaran sebesar Rp2,95 Triliun untuk disalurkan kepada para PNS yang belum memiliki rumah pertama atau untuk kebutuhan renovasi dan membangun. Sedangkan untuk pembiayaan FLPP, telah tersalurkan sebanyak 116.155 unit senilai Rp12,9 triliun atau 51,40% dari target yang ditetapkan pemerintah.
