Menteri PKP Sampaikan Progres Pembangunan Perumahan di 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI
Hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran tersebut mencapai 60,21% atau sebesar Rp8,84 triliun.
JAKARTA, KabarProperti.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PKP menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik TA 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus, Senin (4/11/2024).
Menteri Maruarar (Ara) mengatakan, pada TA 2024 Kementerian PKP yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat pagu DIPA awal sebesar Rp9,25 triliun kemudian mendapat penambahan hingga pagu total akhir menjadi Rp14,68 triliun.
“Hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran tersebut mencapai 60,21% atau sebesar Rp8,84 triliun, dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit. Capaian tersebut terdiri dari pembangunan Rumah Susun sebanyak 2.258 unit (69 tower), Rumah Khusus 1.426 unit, dan Rumah Swadaya 90.402 unit,” kata Menteri Ara.
Sementara untuk capaian bantuan pembiayaan perumahan diantaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) hingga 30 Oktober 2024 tercapai sebanyak 182.372 (87,88%) dari target 207.525 unit.
BACA JUGA : Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat Dimulai
Kementerian PKP juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp2,981 triliun lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini serapan anggaran BSPS sebesar 63,28% atau Rp1,887 triliun yang menyerap 180.804 orang pekerja dari target serapan 270.638 orang pekerja.
Menteri Ara mengatakan, untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.
Agenda lain yang dibahas adalah pembahasan hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 BPK RI di mana Ditjen Perumahan menerima 2 LHP dengan total 31 rekomendasi senilai Rp11,5 miliar. LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti semuanya. LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Triwulan III 2023, dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesimpulan rapat memberikan apresiasi atas penyelesaian semua rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan semester II BPK RI tahun 2023. “Selanjutnya Komisi V DPR juga meminta untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024,” ujarnya.
