BOGOR, KabarProperti.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menggandeng sejumlah kementerian / lembaga, para pakar dan praktisi bidang perumahan untuk menjaring berbagai masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Indonesia. Pembangunan TOD saat ini dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial
“Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto pada kegiatan Diskusi Perumahan bertemakan Kebijakan Pengembangan Hunian Berbasis Transit di Bogor, beberapa waktu lalu.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan FGD tersebut dari Bappenas dan Kementerian ATR/ BPN, Bappeda DKI Jakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM), Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Perumnas, PT. MRT Jakarta, PT. Kereta Commuter Indonesia dan PT. KAI.
Baca juga : Kementerian PUPR Minta Pengembang Bangun Hunian Berkonsep TOD
Selain itu kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada protokol kesehatan penanganan Covid-19 juga dihadiri peserta yang berasal darin ima pilar perumahan yakni dari unsur akademisi, Forum Griya Kita, HUD Institute, Swasta dan unsur birokrat.
Menurutnya, kegiatan FGD ini diperlukan guna menghimpun gagasan dan masukan konstruktif dari berbagai stakeholdr yang terkait langsung dalam pengembangan TOD. Selain itu, hasil FGD juga akan digunakan untuk memperkaya penyusunan buku tentang Pengembangan Hunian Berbasis Transit (TOD) Menuju Peningkatan Efisiensi Perkotaan yang sedang disusun oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
“Kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” terangnya.
Baca juga : Menteri Perhubungan Nilai Intermoda Cisauk BSD City Kawasan TOD Terbaik di Indonesia
Lebih lanjut, Dwityo menerangkan, program perumahan ke depan akan semakin menghadapi tantangan mengingat semakin terbatasnya lahan, kemampuan pendanaan pemerintah di sektor perumahan, backlog kepenghunian dan RTLH, keterbatasan data yang akurat, tuntutan masyarakat, teknologi murah dan penyederhanaan peraturan.
Dirinya mencontohkan di kawasan metropolitan dan kota besar muncul permasalahan seperti urban sprawl, kemacetan dan kawasan kumuh. Dari data World Bank tahun 2018 di kawasan metropolitan Indonesia hampir setengah komuter menghabiskan waktu lebih dari 60 menit setiap hari diperjalanan dan sebagian dari mereka menempuh jarak lebih dari 30 kilometer.
“Permasalahan kemacetan juga terjadi karena adanya inefisiensi yang dilakukan penduduk perkotaan dengan melakukan pergerakan menggunakan kendaraan pribadi,” tandasnya.
Baca juga : Optimalkan Penggunaan Lahan, Kementerian PUPR Dorong Pembangunan TOD
Hal tersebut, imbuhnya, mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bertempat tinggal dipinggiran kota cukup besar. Sedangkan fenomena yang muncul kemudian adalah urban sprawl akibat masyarakat menengah ke bawah semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan untuk mengakses hunian karena harga tanah dan hunian yang tinggi di tengah kota.
“Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya,” katanya.
