Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial
HIMPERRA Soroti Ancaman Ketidakpastian Hukum terhadap Investasi Perumahan dan Proyek Strategis Nasional.

JAKARTA, KabarProperti.id – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), di Kantor Komisi Yudisial, Jln. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 18/11. Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.
Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.
Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan. Menurut dia, pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.
“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry dalam konferensi pers.
Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diminta untuk diperiksa. Salah satunya terkait dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.
Ferry turut menyoroti sejumlah pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Di satu sisi, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat. Namun, di sisi lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.
BACA JUGA : Berusia 15 Tahun, Inilah Masukan The HUD Institute untuk Pembenahan Sektor Perumahan dan Permukiman
Selain itu, majelis hakim dinilai menghadirkan pertimbangan yang tidak konsisten karena menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.
Pemilik Tanah Beberkan Dokumen Kepemilikan
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan mereka. Mereka menegaskan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.
Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990. Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.
Sementara itu, PT Riscon Victory menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.
Pemilik perorangan lainnya, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993 dengan pembayaran yang telah dilunasi.
Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.
Adapun Asbay Lientje mengungkapkan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.
Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut pada 2025. Hasil pengecekan, menurut keterangannya, menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah. Kewajiban pajak atas tanah-tanah tersebut juga telah dilunasi.
Sekitar 700 Rumah Telah Terbangun
Ferry menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor memiliki sejumlah bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata. Di kawasan tersebut telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lainnya mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.
Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.
Menurut Ferry, kronologi dokumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak penggugat. Sebab, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT Cemerlang Biru Indonesia baru berdiri pada 15 Januari 2016.
Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.
Sudah Ajukan Banding, Minta Warga Tetap Tenang
Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ferry menegaskan, majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta. Menurut dia, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal ataupun tidak memiliki kekuatan hukum.
“Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.
Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut. Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama.
HIMPERRA: Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Persoalan ini turut mendapat perhatian Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono. Menurut dia, sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus keberlanjutan investasi sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur.
Ari menilai, munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan serius yang perlu dicermati.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari.
Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara. Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.
Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan. Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.
Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
“Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.
“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.



