Tahun 2023, Kementerian PUPR Perbaiki 1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat
Selasa, 6 Mei 2023 | 05:00 WIB
PAPUA, KabarProperti.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah tahun 2023 sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat. Bantuan tersebut didistribusikan di 9 kabupaten dan 1 kota dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta hingga Rp40 untuk tiap unit tergantung kondisi wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak, sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya.
“Kami berharap program BSPS ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.
Secara rinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit). Selanjutnya Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dalam pelaksanaan program BSPS pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Iwan Suprijanto.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta mengatakan masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
“Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” kata Ridwan.
