Webinar Tapera Forwapera : Sinergi Pelaksanaan Tapera Butuh Roadmap Jelas

JAKARTA, KabarProperti.id – Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) menggelar Webinar: dengan tema “Tapera = Affordable Housing?” yang menampilkan narasumber dan penanggap dari stake holder perumahan rakyat, Kamis (16/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut, terungkap bahwa Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membutuhkan sinergi dengan SMF, perbankan dan lembaga pembiayaan lain untuk bisa mengatasi masalah mismatch kebutuhan dana jangka panjang pembiayaan pasar perumahan di tanah air.

Pembiayaan konsumen berupa skim KPR dan konstruksi proyek perumahan di tanah air masih bermasalah dengan ketersediaan dana jangka panjang yang menjadi ciri dari kebutuhan dana pembiayaan properti dan perumahan.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, dari sisi regulasi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum BP Tapera operasional penuh. “Perlu Perpres, Permen PUPR  dan Permenkeu,  peraturan BP Tapera dan beberapa aturan lainnya. Ada banyak aturan lainnya yang harus diselesaikan tahun ini. Jika ini selesai maka 2021 maka BP Tapera baru bisa menjalankan fungsinya,” ujar Eko.

Baca juga : Menyoal Optimalisasi Peran, Fungsi & Pelayanan BP Tapera Bagi Penerima Manfaat

Sementara Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan BP Tapera akan memulai proses pengalihan dana Taperum-PNS dan dana FLPP kepada BP Tapera. Untuk itu, operasional Tapera akan fokus terlebih dahulu di awal beroperasi pada layanan ASN. Dalam menjalankannya, BP Tapera berkomitmen untuk menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia yang menjalankan prinsip good governance.

“Dalam menjalankan program Tapera ini, BP Tapera akan melibatkan Bank Himbara, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah, hingga Perusahaan Pembiayaan. Tapera mengarahkan fasilitas pembiayaan perumahan untuk pengembangan hunian berkawasan luas agar bisa menghasilkan hunian yang berkualitas dan efisien biaya pembangunan. Hunian berkawasan itu diupayakan dengan luas berkisar 5 ha- 20 ha sehingga bisa disediakan fasilitas yang lengkap, seperti RPTRA , Taman Baca, Penitipan Anak, Klinik BPJS, Minimarket, area Komersial, Pasar Modern dan Konektivitas Dengan Pusat Kegiatan,” papar Adi.

Baca juga : Dana Tapera, Apa Manfaat Berskala Besar Bagi Perumahan Rakyat?

Menurut Direktur Utama  PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, kerjasama langsung yang bisa dilakukan BP Tapera kepada SMF untuk melakukan penyehatkan pasar dana untuk pembiayaan perumahan adalah dengan cara melalui mekanisme pemupukan. Tapera dapat menanamkan dana yang dimilikinya pada efek yang diterbitkan oleh SMF(termasukEBA-SP) dan dana tersebut digunakan SMF untuk penyaluran KPR program seperti KPR ASN,TNI/POLRI non-MBR atau pun KPR komersial.

“Fakta yang terkait dengan pelaksanaan Tapera adalah  debitur KPR FLPP atau KPR bersubsidi saat ini sebagian besar atau sekitar 70% adalah masyarakat non PNS. Sedangkan selama 7 tahun pertama pelaksanaan Tapera, peserta wajib Tapera adalah PNS. Dengan begitu penyaluran KPR Tapera akan terbatas kepada PNS yang memenuhi kriteria MBR. Untuk itu, SMF akan tetap mendukung KPR FLPP kepada MBR yang belum terfasilitasi oleh Tapera karena masih terdapat kebutuhan KPR untuk MBR nonPNS yang bukan peserta Tapera,” jelas Ananta.

Baca juga : IPW : Tapera yang (Belum) Jelas

Sedangkan dari sisi perbankan, Direktur Keuangan, Perencanaan & Treasury Bank BTN Nixon Napitupulu, mengatakan, Bank BTN sudah terbukti menjadi bank yang selalu dipercayakan oleh pemerintah untuk membantu program perumahan nasional. Dengan begitu, dengan sangat mudah BTN bisa menyesuaikan diri untuk membantu Tapera dalam menjalankan program pembiayaan perumahan rakyat.

Selama ini Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah pemerintah  dengan kontribusi lebih dari 60% per tahun yang menyasar segmen Subsidi dan MBR. Untuk itu, BP Tapera bisa mengandalkan BTN dalam pembiayaan perumahan bersubsidi. Salah satu polanya menjadikan menjadikan BTN sebagai bank penampung uang iuran peserta BP Tapera dan menjadikan produk keuangan BTN sebagai media untuk pemupukan dana Tapera.

“BTN mendukung proses pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dengan menawarkan bantuan untuk proses transisi pengelolaan dananya dan membantu proses rekonsiliasi terhadap pengelolaan dana FLPP yang ada di Bank BTN,” ujar Nixon.

Baca juga : Tapera Diharapkan dapat Atasi Backlog Perumahan

Selain BTN, bank BNI juga siap berperan dan bersinergi dengan BP Tapera dengan menawarkan pembentukkan ekosistem Tapera melalui approach ekosistem perumahan terintegrasi. Salah satu program yang ditawarkan adalah aplikasi Tapera Housing Platform yang bersifat mobile.

“Aplikasi ini akan menjembatani beragam kebutuhan pemangkukepentingan, seperti ecommerce, layanan manajemen properti hingga kebutuhan asuransi properti dan layanan keuangan. Aplikasi Tapera Housing Platform menjadi program yang bisa dikembangkan BNI untuk membangun ekosistem yang hidup berkelanjutan,” ujar Hermita Akmal, SVP Hubungan Kelembagaan Bank BNI.

Baca juga : Atasi Backlog, BP Tapera Kolaborasi dengan Dirjen Dukcapil

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida  mengatakan, REI minta lembaga tunggal dana perumahan melalui BP Tapera dan mengalihkan semua kelolaan dana perumahan di berbagai institusi dan lembaga untuk dilebur ke BP Tapera.

Terkait dana yang dikelola Tapera, REI meminta jaminan pengelolaan dana perumahan di BP Tapera dikelola dengan profesional, sehingga sepenuhnya mendukung program perumahan rakyat. Untuk itu, keberadaan manager investasi dan asset management yang diberi wewenang untuk mengelola dana Tapera dalam rangka pemupukan.

“Selama ini kinerja asset management itu tidak pernah untung, tapi selalu merugi. Jadi perlu menjaga dana yang dikelola agar tidak salah kelola dan merugi yang akhirnya merugikan masyarakat sebagai peserta,” kata Totok.

Agar tujuan pembentukan Tapera tercapai, menurut Sekum The HUD Institute Muhammad Joni, perlu adanya Roadmap soal Tapera. Minimal ada 7 hal perlu arah yang jelas dengan keberadaan Tapera yang diusulkan.

Yakni target produksi rumah harus naik, kuota pembiayaan rumah subsidi harus bertambah terus, manfaat layanan Tapera harus berkembang, memberikan koridor aturan pemberi dana Tapera, perlu perlindungan kosumen dan edukasi publik, sistem pembuatan regulasi  Tapera harus inline dengan stakeholder perumahan yang lain, dan pengawasan Tapera yang terstruktur tetapi terbuka