Jadi Penggerak Perekonomian, Sektor Properti Butuh Perhatian Serius Pemerintah

JAKARTA, KabarProperti.id – Pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada sektor properti mengingat multiplier effect dari industri ini mampu menyentuh 170 sektor lain sekaligus menyerap 30 juta tenaga kerja.

“Peran strategis sektor real estate di antaranya meningkatkan pertumbuhan 174 industri terkait. Lalu, jumlah pekerja langsung dan tidak langsung yang diserap sektor real estat mencapai sekitar 30,34 juta orang,” ujar Paulus Totok Lusida, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) dalam diskusi virtual bertajuk “75 Tahun Indonesia Merdeka, Properti Penggerak Perekonomian Nasional”, Kamis (17/9/2020).

Namun, jelas dia, ditengah pandemi COVID-19 saat ini sejumlah sub sektor properti terpukul. Misal, rumah komersial turun berkisar 50–80% dan perkantoran turun 74,6%. “Hanya segmen Rumah Subsidi yang masih bertahan saat masa pandemi Covid-19. Konsumen masih antusias (terutama di daerah),” kata Totok.

Baca juga : IPW : Properti Dibayangi PSBB dan Resesi Ekonomi

Karena itu, tegas dia, REI mengusulkan sejumlah masukan kepada pemerintah guna membangkitkan sektor properti. Usulan itu di antaranya adalah penurunan tarif PPh Final Sewa Tanah & Bangunan sebesar 10% menjadi 5% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12–18 bulan.

Lalu, penurunan tarif PPh Final Jual Beli Tanah & Bangunan sebesar 2,5% menjadi 1% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 – 18 bulan. Kemudian, penurunan tarif PPN sebesar 10% menjadi 5% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 – 18 bulan.

Serta perlu diberi kelonggaran waktu pembayaran PPh Final Sewa dan Jual Beli Tanah dan Bangunan, serta PPN selama masa pandemi atau sampai dengan 9 – 12 bulan dari batas maksimal pembayaran pajak.

Baca juga : Riset REI DKI Jakarta, Butuh Gerak Cepat Pemerintah Gairahkan Industri Realestat

“Selain itu, pembelian properti, baik perorangan maupun badan usaha yang sumber dananya belum tercatat dalam SPT, dikenakan pajak sebesar 5%. Dan selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam SPT untuk pelaporan pajak tahun berikutnya,” kata Totok.

Pemerintah pun diminta dapat memberikan insentif lain berupa peningkatan anggaran pada APBN untuk sektor perumahan. Pasalnya, penyerapan anggaran pada industri hunian tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi berkali lipat.

Sebab, bagi pengamat properti Ali Tranghanda, saat ini, perlu adanya penyelamatan perusahaan pengembang dari kesulitan cash flow.“Perlu ada insentif dari pemerintah termasuk pajak-pajak pembelian properti khususnya untuk investor karena mereka yang relatif siap daya beli. Selain itu, perlu relaksasi pembelian properti untuk konsumen,” tegas dia, dalam diskusi yang sama.

Baca juga : Kejar Penyaluran KPR Subsidi, Bank BTN Rilis Fitur Anyar untuk KPR BP2BT

Sementara itu, kata Adi Setianto, komisioner BP Tapera menyatakan bahwa penyaluran Tapera akan memberi manfaat untuk para peserta Tapera serta menggerakkan sektor perumahan. Data base yang dimiliki oleh BP Tapera menyebutkan bahwa saat ini sebagian besar adalah PNS, yaitu sekitar empat juta peserta. Lalu, dilengkapi dengan peserta yang sudah masuk dalam list eligible berikut lokasinya, dapat mempermudah developer untuk membangun hunian yang tepat sasaran, segera terbeli dan dihuni.

“Penyaluran manfaat pembiayaan perumahan untuk peserta Tapera diharapkan dapat ikut menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan efek berganda (multiplier effect) setidaknya bagi 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan industry lainnya,” kata dia.

Baca juga : Asyik, BTN Tawarkan Aset Properti Murah

Hingga kini Tapera pun menyatakan akan menjalin kerja sama dengan Bank BTN. Pasalnya, entitas tersebut memiliki keahlian dan infrastruktur yang kuat di sektor properti. Apalagi, di kondisi new normal ini, Bank BTN aktif menggelar berbagai inisiatif untuk membangkitkan sektor properti. Di antaranya dengan meningkatkan awareness terkait pentingnya hunian, meluncurkan inovasi produk dan layanan, menggelar pameran properti, hingga menjalin berbagai kemitraan.

Baca juga : Sinergi Pelaksanaan Tapera Butuh Roadmap Jelas

Di tengah itu semua, sejumlah kalangan menilai bahwa kebangkitan sektor properti pada masa new normal terus diupayakan dengan berbagai stimulus dan bantuan pemerintah. Situasi pandemi Covid-19 yang menghantam semua sektor termasuk perumahan memerlukan dukungan semua pihak termasuk juga perbankan.