Melalui Program 3 Juta Rumah, BTN Wujudkan Rumah untuk Semua dan Masa Depan yang Lebih Baik

JAKARTA, KabarProperti id – Wajah Ichsan (29) bersama istri dan anaknya terlihat sumringah saat melihat rumah di perumahan Pesona Kahuripan 10, Bekasi, yang tidak lama lagi akan dihuni oleh keluarganya. Mimpinya sejak lama untuk memiliki rumah akhirnya terwujud.

Melalui KPR Subsidi dari Bank BTN, ia membeli rumah berukuran luas bangunan (LB) 30 m2, dengan luas tanah (LT) 60 m2. Selama 17 tahun, ia akan menyicil dengan angsuran sekitar Rp1,2 juta per bulan. “Selama 3,5 tahun saya mengontrak rumah seharga Rp1,1 juta per bulan di Depok. Daripada ngontrak terus, lebih baik uangnya saya pakai buat menyicil rumah,” ujar Ichsan yang ditemui pada Jum’at (27/12/2024) lalu.

Karyawan perusahaan makanan kaleng di Bekasi itu mengaku sangat bersyukur bisa memiliki rumah di lingkungan yang baik dan berharap melalui Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, semakin banyak lagi, orang seperti dirinya yang bisa memiliki rumah layak huni yang bisa menjadi tempat berlindung dan menyiapkan generasi penerus yang berkualitas di masa datang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. “Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan,” ujar Maruarar.

BACA JUGA : Menteri PKP Puji Kementerian BUMN, Dalam 2 Bulan Pemerintahan Prabowo BTN Salurkan KPR 30 Ribu Unit

Program 3 Juta Rumah telah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni yang saat ini diperkirakan berjumlah 9,9 juta keluarga (backlog).

Menciptakan Generasi Penerus yang Berkualitas

Rumah layak huni sangat dibutuhkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Pasalnya, rumah layak huni memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Hidup yang tidak berkualitas akan menimbulkan banyak efek negatif, antara lain stres, penurunan kesehatan, penurunan produktifitas, menganggu keharmonisan keluarga, mengganggu tumbuh kembang anak, dll.

Jika kualitas hidup meningkat, maka bisa diciptakan generasi penerus yang berkualitas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang diharapkan bersama. Setiap rumah adalah langkah menuju Indonesia yang lebih kuat.

Rumah layak huni dan terjangkau dalam konteks permukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang.

BACA JUGA : BTN Siapkan Lebih dari Rp1 Miliar untuk Lomba Desain Rumah

Mendorong Perekonomian

Selain itu Program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menjadi salah satu instrument untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor properti.

Menurut Menteri Ara, melalui Program 3 Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, (sumber buku putih Satgas), menciptakan developer dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan. Lalu diharapkan tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam.

BACA JUGA : HUT KPR BTN ke 48, BTN Gelar Soft Launching Bale

Agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan dan tercapai, Menteri Ara berharap ekosistem perumahan bisa mendukung dan membuat berbagai terobosan sehingga tantangan dan hambatan bisa dilalui.

BTN Mendukung Penuh

Salah satu ekosistem perumahan adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyatakan, BTN siap mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. “Selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan,” ujar Nixon.

Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.

“BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” ungkap Nixon.

Kiprah BTN Memimpin Pasar KPR

BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama.

Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90% portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40% secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.

“BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

Nixon juga mengatakan, di usia 75 tahun merupakan momentum BTN untuk terus berbenah dan bertransformasi menjadi lebih baik lagi untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah dan menghasilkan kinerja yang semakin positif.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun 2025 kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN.

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga 8% pertumbuhan ekonomi dan 0% poverty dapat terwujud.

“Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah,” ujar Nixon.

Nixon juga mengatakan, dalam 2 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah. “Tahun 2025, kami juga telah memiliki stok rumah sebanyak 600 ribu unit untuk mendukung Program 3 Juta Rumah,” jelas Nixon.

Dalam catatan BP Tapera, dari 31 bank penyalur FLPP tahun 2024 lalu, kontribusi penyaluran tertinggi dicapai oleh Bank BTN sebanyak 114.853 unit diikuti oleh Bank BTN Syariah sebanyak 33.107 unit rumah. Sedangkan penyaluran pembiayaan FLPP dari BTN per 20 Oktober – 5 Februari 2025 (sejak pelantikan Kementerian PKP pada 20 Oktober tahun lalu hingga 5 Februari) mencapai 28.842 unit (75,98%), dengan perincian BTN 23.313 unit sementara BTN Syariah 5.529 unit

Sementara dari data 39 Bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BP Tapera tahun 2025, periode 1 Januari – 5 Februari 2025, tertinggi disalurkan oleh BTN Syariah sebanyak 1.503 unit rumah, disusul oleh Bank BTN sebanyak 684 unit rumah.

BTN pun terus memperkuat perannya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah, di luar penyaluran KPR subsidi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan transformasi menyeluruh terhadap tim sales atau tenaga penjualan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) Non Subsidi.

Transformasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, sekaligus memperkuat posisi BTN sebagai pemain utama di industri perumahan nasional.

“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BTN untuk melakukan transformasi pengelolaan tim sales. Kami ingin memastikan bahwa tim kami memiliki sistem kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta mitra developer,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer BTN.

BACA JUGA : Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah

Bank BTN Harus Semakin Didukung 

Kiprah Bank BTN dalam merumahkan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Untuk itu Bank BTN harus semakin didukung agar bisa berkiprah lebih besar lagi dalam ekosistem perumahan. Salah satu dukungan yang diperlukan adalah dalam hal pendanaan jangka panjang.

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk merubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025. Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Selain itu perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP juga bertujuan untuk menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada. Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Redesain terhadap skema FLPP agar semakin banyak MBR yang bisa menikmati dana FLPP, saat ini masih dalam pembahasan bersama seluruh stakeholder perumahan, baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan, Kementerian Keuangan, BPKP, SMF, Bank Nasional dan memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, kata Nixon, maka BTN sebagai bank pelaksana FLPP memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

Jadi, dari sisi pembiayaan, dukungan penuh kepada Bank BTN agar mendapatkan pendanaan jangka panjang, di tengah rencana me-redesign FLPP dan peningkatan kuota FLPP, seperti penjaminan obligasi oleh pemerintah, hukumnya adalah wajib agar Program 3 Juta Rumah bisa terwujud karena setiap rumah adalah langkah menuju Indonesia yang lebih kuat. Semoga