Menteri PKP Minta BTN Percepat Penyaluran KUR Perumahan dan KPR FLPP Untuk MBR
Sinergi pemerintah dan perbankan, khususnya BTN, sebagai salah satu bank utama dalam pembiayaan perumahan nasional sangat diperlukan.
JAKARTA, KabarProperti.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Pertemuan antara Kementerian PKP dan BTN membahas percepatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta sejumlah inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu, didampingi Direktur Consumer Banking BTN Evita Barliana beserta jajaran Direksi BTN di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, sinergi pemerintah dan perbankan, khususnya BTN sebagai salah satu bank utama dalam pembiayaan perumahan nasional sangat diperlukan. Apalagi sektor pembiayaan jiga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Adanya berbagai terobosan yang dilakukan BTN juga menjadi langkah positif untuk mempercepat realisasi program perumahan, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku usaha sektor perumahan.
“BTN memiliki terobosan-terobosan baru yang baik dan bagus dalam mendukung percepatan progres rumah subsidi FLPP,” ujar Menteri Ara.
BACA JUGA : BP Tapera Perkuat Sinergi Penyaluran FLPP, Realisasi Tembus 197 Ribu Rumah
Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi BTN dalam mendukung berbagai program Kementerian PKP, khususnya penyaluran rumah subsidi FLPP dan pelaksanaan KUR Perumahan.
“Saya berterima kasih atas capaian-capaian yang telah dilakukan BTN dalam mendukung Kementerian PKP terkait program perumahan, khususnya rumah subsidi FLPP dan KUR Perumahan,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Kementerian PKP, Riadi, menyampaikan bahwa capaian penyerapan terkait rumah subsidi telah mencapai sekitar 64 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengapresiasi kontribusi BTN dalam mendukung percepatan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi penyaluran rumah subsidi secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 167.000 unit atau sekitar 56,03 persen dari target.
Heru juga berharap sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan BTN dapat terus diperkuat sehingga penyaluran rumah subsidi semakin optimal, tepat sasaran, serta mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
“BTN menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian tersebut. Apabila digabungkan dengan kontribusi Bank Syariah Nasional (BSN), target penyaluran mencapai sekitar 135.000 unit dengan realisasi sekitar 123.000 unit,” katanya.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam kesempatan tersebut juga memaparkan sejumlah inovasi yang tengah dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Salah satunya adalah program percontohan atau piloting pembiayaan tambahan di wilayah Bogor. Melalui skema ini, pengembang terlebih dahulu membangun rumah hingga selesai, kemudian BTN memberikan fasilitas pembiayaan tambahan maksimal 30 persen untuk melengkapi kebutuhan rumah agar benar-benar siap dihuni.
“Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterhunian rumah subsidi, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian yang lebih layak tanpa harus beralih ke pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi,” terangnya.
Selain itu, BTN juga tengah memproses pengembangan program recycle housing melalui penyusunan regulasi yang diperlukan. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kembali rumah-rumah lama yang tidak lagi dihuni, termasuk rumah yang belum dimanfaatkan sejak masa pandemi Covid-19, melalui perbaikan dan peningkatan kelayakan bangunan.
Dengan demikian, rumah-rumah yang sebelumnya tidak produktif dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pasokan hunian sekaligus mendorong permintaan terhadap rumah.
Terkait pengembangan rumah susun subsidi di kawasan Manggarai, Nixon menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai sekitar 1.500 orang. Saat ini, proses pengembangan masih menunggu penyelesaian perizinan yang tengah diproses oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga tahapan selanjutnya, termasuk pelaksanaan akad, dapat segera dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
BTN juga terus memperluas kolaborasi penyediaan hunian bagi kelompok masyarakat pekerja, termasuk melalui komunikasi dengan organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah. Salah satu fokus pembahasannya adalah penyediaan rumah bagi pegawai dan tenaga pendidik di lingkungan yayasan Muhammadiyah.
Melalui pertemuan ini, Kementerian PKP dan BTN sepakat memperkuat koordinasi serta menyiapkan langkah tindak lanjut operasional untuk mempercepat pelaksanaan KUR Perumahan dan optimalisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, meningkatkan ketersediaan hunian siap huni, serta memastikan program perumahan nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya MBR.
